Seragam PNS Baru Berdasarkan Permendagri No 68 Tahun Update

649 views
baju gamis,distributor baju, abaya indonesia, model gamis abaya, busana muslim, baju muslim, baju abaya, busana muslim online, baju muslim online, busana muslim terbaru, baju muslim terbaru, butik online, tanah abang, agen baju murah,baju murah,distributor baju muslim,baju muslim kualitas butik,jual distributor baju berkualitas,gamis syar'i
 baju pns baru - Peraturan baru mengenai seragam PNS/Pegawai Negeri Sipil yang kini disebut Aparat Sipil Negara Berdasarkan Permendagri No.68 Tahun Update, ada sedikit perbedaan jika kita cermati jenis warna pada hari tertentu, namun peraturan atau aturan seragam PNS bagi Lingkungan Kemdagri dan Pemerintah Kabupaten Kota dan Provinsi dalam otonomi daerahnya juga disebutkan atau diatur dalam regulasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut dan tiap butir pasal penjelasannya.
Peraturan Seragam PNS Baru Berdasarkan Permendagri No 68 Tahun Update

Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri terdiri dari:

Peraturan Seragam PNS Baru Berdasarkan Permendagri No 68 Tahun Update

a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
1) PDH Warna khaki;
2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;dan
3) PDH batik
a. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
b. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; dan
c. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.
(2) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari:
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
1) PDH Warna khaki;
2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;dan
3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan
e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL
Peraturan Seragam PNS Baru Berdasarkan Permendagri No 68 Tahun Update

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari:
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
1) PDH Warna khaki;
2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;dan
3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;


e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah
Peraturan Seragam PNS Baru Berdasarkan Permendagri No 68 Tahun UpdatePDH Warna khaki
Baca Disini Anggaran Alokasi Seragam PNS  ini

(1) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2, Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2 dan Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Model PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika dilingkungan kerja serta budaya daerah.

(3) Jadual pemakaian pakaian dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri   dibawah ini
PERMENDAGRI NO 68 TAHUN Update
LAMPIRAN I PERMENDAGRI NO 68 TAHUN Update
LAMPIRAN II PERMENDAGRI NO 68 TAHUN Update

les, indonesia, private, obras, guru, sekolah, belajar, yogyakarta, usaha, jogja, kursus, terbaik, batik, kaos, kebaya, jahit, baju jahit, mesin jahit, konveksi, kursus menjahit
Seragam PNS Baru Berdasarkan Permendagri No 68 Tahun Update

Dengan adanya informasi yang kami sajikan tentang baju pns baru

, harapan kami semoga anda dapat terbantu dan menjadi sebuah rujukan anda. Atau juga anda bisa melihat referensi lain kami juga yang lain dimana tidak kalah bagusnya tentang Bagaimana cara merawat produk kerajinan dari bahan lunak

. Sekian dan kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya.
buka mesin jahit : http://kkgjaro.blogspot.com/2015/10/seragam-pns-baru-berdasarkan.html

zikir,hijab,tutorial hijab,baju gamis, model hijab,baju muslim, model baju muslim, hijab terbaru,ratu hijab

Leave a reply "Seragam PNS Baru Berdasarkan Permendagri No 68 Tahun Update"

Author: 
    author